Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik

Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik – Dalamilmu Ekonomi, sektor publik sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik. Perbedaan sifat dan karakteristik dipengaruhi perbedaan lingkungan yang meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi.
Value For money merupakan konsep pengelolaan sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi , efektivitas. Input merepakan sumber daya yang digunakan dan output merupakan hasil. Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Manfaat value for money adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Perbedaan sektor publik dan swasta meliputi tujuan, sumber pembiayaan, pola tanggungjawab, struktur organisasi, karakteristik anggaran,dll. Tujuan oeganisasi dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis dan tingkat risiko. Organisasi sektor publik bertanggungjawab kepada masyarakat san sektor swasta bertanggungjawab kepada pemegang saham. Rencana anggaran Sektor publik bersifat terbuka sedangkan swasta bersifat tertutup. Tujuan akuntansi sektor publik memberikan informasi untuk pengendalian manajemen. Akuntansi sektor publik ada tiga hal yaitu, penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik akan terus berkembang seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik.
Governance sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. UNDP memberikan karakteristik good governance meliputi, participation, rule of law, Transparency, responsiveness, consensus orientation, equaity, efficiency dan effectiveness, accountability, strategic vision.
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tan ggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dai reformasi sektor publik.
Akuntabilitas kejujuran terkait penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan sudah cukup baik dlam kecukupan sisitem informasi akuntansi. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan memberikan hasil yang optimal. Akuntabilitas kebijakan terkait pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Tekanan terhadap BUMN dan BUMD yaitu, regulation dan political pressure, social pressure, rent seeking bahavior, economic dan efficiency. Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.
Dua manfaat desentralisasi yaitu, peningkatan partisipasi dan perbaikan alokasi sumberdaya produktif. Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD dan pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah.